Mengapa Pemerintah Kolonial Takut pada Sekolah Bumiputra? Ini Rahasia Ordonansi Sekolah Liar!

- 25 Mei 2024, 21:56 WIB
Pendidikan Kolonial dan Perlawanan Terhadap Ordonansi Sekolah Liar
Pendidikan Kolonial dan Perlawanan Terhadap Ordonansi Sekolah Liar /

Songgolangit.com - Pada awal abad ke-20, pendidikan di Hindia Belanda mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Dengan diberlakukannya sistem politik etis, yang menitikberatkan pada pembangunan irigasi, emigrasi, dan pendidikan, tercipta ruang bagi bumiputra untuk mengakses pendidikan kolonial.

Meski demikian, keterbukaan ini masih terbungkus dalam nuansa yang samar, sebab pemerintah kolonial tetap mengutamakan kepentingan mereka.

Kemunculan sekolah-sekolah partikelir yang didirikan oleh tokoh-tokoh pendidikan bumiputra, seperti 'Taman Siswa' yang dipimpin Ki Hajar Dewantara dan 'Sakola Istri' yang diinisiasi oleh Dewi Sartika, menjadi bukti dari aspirasi bumiputra untuk mendidik bangsa sendiri.

Pendidikan partikelir ini berakar dari keinginan bumiputra untuk membangun identitas kolektif sebagai bangsa yang terjajah, namun memiliki keinginan kuat untuk berpendidikan.

Baca Juga: RA Soeharsikin: Ibu Kost Legendaris, Pendamping Tjokroaminoto Mengasuh Para Pemuda Aktivis Pergerakan

Namun, kekhawatiran pemerintah kolonial terhadap potensi tumbuhnya semangat nasionalisme dalam sekolah-sekolah partikelir ini memuncak. Sulistiyono (2003: 7) menyatakan bahwa kebijakan intervensionis di negeri koloni diterapkan sebagai reaksi terhadap perkembangan di Eropa yang memberikan kebebasan kepada rakyat atau swasta.

Hal ini berujung pada dikeluarkannya Wilde Scholen Ordonantie (Ordonansi Sekolah Liar) pada 1 Oktober 1932, yang bertujuan untuk meredam aktivitas sekolah-sekolah partikelir bumiputra.

Staatblad 1932 no.136, berbunyi tentang ordonansi pengawasan pengajaran terhadap sekolah liar yang baru atau telah berdiri. Setiap aspek di sekolah akan digeledah, mulai dari latar belakang guru dan motif pengajarannya. Pemerintah kolonial mewajibkan pada setiap guru atau pengajar di sekolah partikelir untuk memberikan keterangan berkaitan dengan segala bentuk pengajaran dan pembelajaran yang akan dilakukan.

Menurut Freire (2011: 17), langkah pertama untuk mengatasi penindasan adalah mengenali musababnya secara kritis dan kemudian melakukan tindakan perubahan.

Ordonansi Sekolah Liar ini mendapat penolakan keras dari berbagai pihak, termasuk dari organisasi nasionalis Pendidikan Nasional Indonesia (PNI Baru), yang didirikan oleh Mohammad Hatta dan Sjahrir pada tahun 1931. PNI Baru, meskipun bukan lembaga pendidikan, memberikan respons penolakan yang tegas terhadap Ordonansi tersebut.

Halaman:

Editor: Yudhista AP


Tags

Artikel Pilihan

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah