Bappeda Jatim: Sebelum Pilkada Digelar, Tidak Boleh Ada Pencairan Hibah

- 29 Mei 2024, 04:13 WIB
Bobby Soemiarsono (tengah) saat membuka Rapat Koordinasi Evaluasi Progres Belanja Hibah, Bansos, Bantuan Keuangan Dukungan Kinerja Pembangunan Provinsi Jawa Timur, di Gedung Bappeda Jatim, Selasa(28/5/2024)
Bobby Soemiarsono (tengah) saat membuka Rapat Koordinasi Evaluasi Progres Belanja Hibah, Bansos, Bantuan Keuangan Dukungan Kinerja Pembangunan Provinsi Jawa Timur, di Gedung Bappeda Jatim, Selasa(28/5/2024) /Diskominfo/Pemprov Jatim

Songgolangit.com – Dalam upaya mengakselerasi pembangunan di Jawa Timur, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) mengadakan Rapat Koordinasi Evaluasi Progres Belanja Hibah, Bantuan Sosial (Bansos), dan Bantuan Keuangan Dukungan Kinerja Pembangunan Provinsi.

Pertemuan yang berlangsung di Gedung Bappeda Jatim pada Selasa, 28 Mei 2024, ini dihadiri oleh 44 Kepala Perangkat Daerah dengan pembukaan oleh Pj Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Bobby Soemiarsono.

"Kegiatan koordinatif ini merupakan langkah strategis untuk memetakan capaian yang telah kita raih dan tantangan yang masih ada dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui program-program hibah," ujar Bobby Soemiarsono.

Ia menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana hibah untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan memberikan dampak positif bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan warga.

Baca Juga: Dominasi PKB di DPRD Jawa Timur: Ini Distribusi Kekuatan Legislatif Jatim Periode 2024-2029

Bobby Soemiarsono juga mengingatkan tentang instruksi pemerintah pusat yang melarang pencairan hibah menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) untuk menghindari penyalahgunaan dana dalam kampanye.

"Sebelum Pilkada digelar, tidak boleh ada pencairan hibah. Namun, kita menyadari masih banyak program hibah yang belum terselesaikan. Oleh karena itu, saya berharap semua Perangkat Daerah mempercepat realisasi program hibah ke masyarakat," tegasnya.

Selain itu, terdapat urgensi untuk mempersiapkan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (PAPBD) 2024. "Kita akan segera membahas PAPBD 2024, mengingat banyaknya kebutuhan yang harus kita akomodir. Ini penting agar program-program yang tertunda dapat segera terealisasi," tambah Bobby Soemiarsono.

Pertemuan ini menjadi forum penting bagi para pemangku kepentingan untuk saling bertukar pikiran dan mengidentifikasi solusi atas hambatan yang dihadapi. Dengan demikian, diharapkan semua pihak dapat berkolaborasi dan berkontribusi aktif dalam mencapai target-target pembangunan yang telah ditetapkan. ***

Editor: Yudhista AP

Sumber: Diskominfo Jatim


Tags

Artikel Pilihan

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah