Network
Songgolangit.com - Dalam era digital yang terus berkembang, penting bagi setiap daerah untuk mengatur infrastruktur telekomunikasinya agar dapat mendukung kegiatan masyarakat dan bisnis dengan efisien dan aman.
Kabupaten Madiun, melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), telah mengambil langkah proaktif dalam hal ini dengan menyelenggarakan Forum Group Discussion (FGD) yang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengaturan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi.
Kegiatan yang dilaksanakan di Ruang Rapat IT Puspem Mejayan pada Rabu, 7 Februari 2024, ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan dalam sektor telekomunikasi.
Kepala Diskominfo Kabupaten Madiun, Sawung Rehtomo, menegaskan bahwa tujuan utama dari raperda ini adalah untuk menciptakan kejelasan dan kepastian hukum bagi penyelenggara telekomunikasi, menata infrastruktur pasif secara lebih teratur, serta memastikan identitas dan kelayakan operasionalnya.
“Kami berharap dengan adanya regulasi yang jelas, kita dapat menghindari masalah sebelum mereka muncul, bukan hanya bertindak ketika masalah sudah terjadi,” ujar Sawung Rehtomo, menunjukkan pendekatan preventif pemerintah terhadap pengaturan infrastruktur.
Asisten Administrasi Umum, Achmad Romadhon, juga menambahkan, “Regulasi ini diharapkan dapat menjadi payung keselamatan untuk semua pihak di Kabupaten Madiun, tidak hanya untuk para operator tetapi juga untuk masyarakat umum.”
Peraturan daerah yang diusulkan ini akan mencakup berbagai aspek, seperti jenis infrastruktur pasif telekomunikasi, penyelenggara, penataan, pengendalian, pengawasan, serta pemantauan dan evaluasi, dengan mengacu pada PP No 46 Tahun 2021 tentang Postelsiar.
Dengan adanya regulasi yang jelas dan terstruktur, Kabupaten Madiun diharapkan dapat lebih siap menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang di era digital, demi kesejahteraan dan kemajuan masyarakatnya.***
