Mau Pesta Pernikahan di Jalan? Hati-hati, Hajatan Tutup Jalan Bisa Berujung Sanksi Pidana atau Denda 1,5 M!

- 7 Juni 2024, 07:08 WIB
Penggunaan Jalan untuk Kepentingan Pribadi: Aturan dan Konsekuensi Hukum
Penggunaan Jalan untuk Kepentingan Pribadi: Aturan dan Konsekuensi Hukum /laporgub.jatengprov.go.id/

Songgolangit.com - Pemanfaatan ruas jalan untuk acara hajatan, yang kerap mengakibatkan penutupan jalan, menjadi sorotan di tengah masyarakat. Pasal 12 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (UU 38/2004) secara eksplisit melarang perbuatan yang mengganggu fungsi jalan, termasuk di ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan.

Ruang manfaat jalan, sesuai dengan Pasal 11 ayat (4) UU Nomor 2 Tahun 2022, mencakup area yang digunakan oleh berbagai pengguna jalan, mulai dari kendaraan bermotor, pejalan kaki, pesepeda, hingga penyandang disabilitas. Sementara ruang milik jalan meluas hingga sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat, dan ruang pengawasan jalan merupakan area di bawah pengawasan penyelenggara jalan.

Perbuatan yang mengganggu fungsi jalan, menurut penjelasan Pasal 12 ayat (1) UU 2/2022, bisa berupa tindakan yang mengurangi visibilitas, menciptakan hambatan, atau merusak prasarana dan perlengkapan jalan. Tindakan sengaja yang mengganggu fungsi jalan dapat berujung pada sanksi pidana, dengan hukuman maksimal 18 bulan penjara atau denda Rp1,5 miliar, tergantung pada area jalan yang terganggu.

Baca Juga: Kenapa Knalpot Brong Dilarang? Denda Rp 250 Ribu Menanti Pengguna Knalpot Tak Sesuai Spesifikasi

Di tengah fenomena acara hajatan yang memakan ruas jalan, muncul pertanyaan tentang legalitas tindakan tersebut. Dian Dwi Jayanti, S.H. dari HukumOnline.com, menjelaskan bahwa penggunaan jalan untuk keperluan selain lalu lintas, termasuk pesta pernikahan, harus memperhatikan aturan yang ada, seperti UU LLAJ dan Perkapolri 10/2012.

"Jalan kabupaten, kota, dan desa adalah jalan yang dapat digunakan untuk kepentingan pribadi, dengan syarat adanya jalan alternatif dan izin dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)", ungkap Dian Dwi Jayanti, S.H.

Polri memiliki tanggung jawab untuk menempatkan petugas guna menjaga keamanan dan kelancaran lalu lintas, sementara penyelenggara kegiatan bertanggung jawab atas dampak yang ditimbulkan. Prosedur mendapatkan izin penutupan jalan melibatkan pengajuan permohonan tertulis kepada otoritas yang berwenang, yaitu kepolisian setempat.

Baca Juga: Tarif Denda Tilang di Kejaksaan: Sebuah Tinjauan Berdasarkan Undang-Undang LLAJ

Pada akhirnya, penyelenggaraan hajatan yang membutuhkan penutupan jalan harus memperhatikan regulasi yang ada untuk menghindari konflik dengan pengguna jalan lain dan potensi sanksi hukum. Kesadaran akan aturan dan tanggung jawab bersama menjadi kunci dalam menjaga ketertiban dan keselamatan bersama. ***

Editor: Yudhista AP

Sumber: hukumonline.com


Tags

Artikel Pilihan

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah