Network
Songgolangit.com - Sebuah kebijakan baru yang mengubah beberapa ruas jalan menjadi satu arah atau one way, telah menimbulkan keriuhan di kalangan masyarakat. Kebijakan yang diterapkan sejak 14 Februari 2024 ini, dimaksudkan untuk meningkatkan kelancaran lalu lintas di "bumi Reog". Namun, belum genap sebulan, kebijakan tersebut telah menerima banyak kritik dan keluhan dari warga.
Warga Ponorogo mengeluhkan berbagai masalah yang muncul akibat penerapan sistem satu arah ini. Di antaranya adalah peningkatan waktu perjalanan, pengendara yang cenderung mengemudi lebih cepat, kemacetan yang bertambah, hingga meningkatnya angka kecelakaan.
Keluhan ini bukan hanya berasal dari pengguna jalan biasa, tetapi juga dari berbagai elemen masyarakat yang merasa terdampak.
Baca Juga: Warga Ponorogo Bingung! Jalan Satu Arah Bikin Pusing, Mengapa Begitu?
Menanggapi situasi ini, sebuah petisi online telah muncul di platform change.org, diinisiasi oleh kelompok yang menamakan dirinya "Ponorogo Melawan".
Petisi tersebut menuntut agar Pemerintah Kabupaten Ponorogo membatalkan kebijakan one way tersebut, dengan alasan bahwa kebijakan ini lebih banyak membawa dampak negatif daripada manfaat yang diharapkan.
Hingga saat ini, petisi tersebut telah mendapatkan dukungan dari 829 responden, mendekati target 1000 tanda tangan.
Kelompok lain yang menamakan dirinya "Masyarakat Ponorogo Peduli" juga telah menggalang dukungan melalui PetisiOnline.com dengan isi seruan yang tegas menolak kebijakan satu arah tersebut.
Mereka berargumen bahwa kebijakan ini tidak memberikan keuntungan apa pun kepada masyarakat, bahkan cenderung merugikan dengan meningkatnya kecelakaan dan kemacetan, serta menghambat mobilitas masyarakat yang beraktivitas.
Baca Juga: Ponorogo Terapkan Jalan Satu Arah Mulai Hari Ini, Efeknya Luar Biasa! Ini Peta Resminya
Warga Ponorogo merasa bahwa kebijakan ini seharusnya dipertimbangkan lebih matang, mengingat efektivitas dan manfaatnya bagi masyarakat luas. Mereka berharap agar pemerintah daerah dapat mendengarkan suara masyarakat dan merevisi atau bahkan mencabut kebijakan one way ini demi kesejahteraan bersama.
Petisi ini menjadi simbol dari suara masyarakat yang menginginkan kebijakan publik yang benar-benar memperhatikan kepentingan dan kenyamanan bersama, bukan hanya berdasarkan teori atau asumsi semata.
Masyarakat Ponorogo berharap agar pemerintah daerah dapat lebih responsif dan terbuka terhadap masukan dan kritik dari warganya, sehingga kebijakan yang diambil benar-benar dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. ***
