Network
Baca Juga: Pilkada Ponorogo 2024: DPC PDI Perjuangan Siapkan Koalisi Strategis
OBH yang lolos dalam Verifikasi dan Akreditasi ini memiliki kewajiban untuk memberikan layanan bantuan hukum, baik dalam bentuk litigasi maupun nonlitigasi kepada masyarakat, khususnya bagi Orang Tidak Mampu.
Layanan ini dijalankan dengan dukungan anggaran yang telah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahunnya.
Seleksi OBH baru ini terdiri dari beberapa tahapan, diawali dengan pemeriksaan administrasi, dilanjutkan dengan pemeriksaan faktual, dan diakhiri dengan pemberian sertifikat bagi OBH yang dinyatakan lolos dalam Verifikasi dan Akreditasi.***
