Network
Songgolangit.com - Haru dan kebahagiaan bercampur di Gor Ki Magetan pada Selasa (30/4), di mana 1.432 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) formasi tahun 2023 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan menerima Surat Keputusan (SK) yang menandai pengukuhan mereka sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Upacara penyerahan SK ini menjadi tonggak penting dalam perjalanan karier mereka sebagai tenaga pendidik, kesehatan, dan teknis.
Dalam acara itu, Pj Bupati Magetan memimpin sumpah para PPPK. Mereka yang hadir tidak hanya membawa pulang SK, tetapi juga tanggung jawab baru sebagai abdi negara. Sebanyak 1.128 guru, 206 tenaga kesehatan, dan 98 tenaga teknis siap mengabdikan diri di berbagai sektor pemerintahan.
"Kembangkan diri dan SDM kalian karena perubahan itu merupakan sebuah keniscayaan," ujar Pj Bupati Magetan dalam sambutannya. Ia menekankan pentingnya adaptasi dan peningkatan kemampuan untuk mengikuti dinamika zaman, serta mengingatkan para PPPK bahwa pelayanan prima kepada masyarakat adalah prioritas utama.
Penempatan para PPPK ini terstruktur dengan cermat: guru-guru akan mengajar di bawah Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Dindikpora); tenaga kesehatan akan berkontribusi di Dinas Kesehatan dan RSUD dr. Sayidiman; sementara tenaga teknis akan mengisi pos di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Magetan.
Baca Juga: Pacitan Resmi Angkat 424 PPPK Baru, Tingkatkan Kinerja Pelayanan Publik
Dalam konteks tahun Pilkada, Pj Bupati Hergunadi juga menegaskan larangan bagi ASN untuk menjadi anggota atau pengurus partai politik, menandaskan netralitas yang harus dijaga.
Mengenai isu tenaga honorer, Hergunadi menyampaikan bahwa masalah tersebut belum akan teratasi tahun ini. Dia mengungkapkan optimisme bahwa di tahun 2025, dengan adanya kebijakan PPPK dan paruh waktu, serta pensiunnya beberapa ASN, akan ada ruang bagi penyelesaian masalah tenaga honorer.
“Saya mengingatkan para PPPK yang baru dilantik agar bekerja dengan sungguh-sungguh dan menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau kelompok," tutur mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang itu, mengakhiri sambutannya. ***
