Network
Songgolangit.com – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) Jawa Timur telah menghadirkan layanan keimigrasian di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Ngawi. Peresmian MPP ini dilakukan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas pada Kamis (27/6).
Kadiv Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Jatim, Herdaus, menyatakan bahwa Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Madiun akan bertanggung jawab atas layanan keimigrasian di MPP Ngawi. "Rencananya layanan akan dilaksanakan setiap hari Kamis dengan 30 kuota permohonan. Rinciannya 20 M-paspor dan 10 Walk In/Ramah HAM," ujar Herdaus dalam kegiatan peresmian tersebut.
Menurut Herdaus, layanan keimigrasian di MPP Ngawi sangat dibutuhkan masyarakat mengingat jarak perjalanan dari Kabupaten Ngawi ke Kantor Imigrasi Madiun yang memakan waktu sekitar satu jam.
“Kehadiran keimigrasian di MPP Kabupaten Ngawi ini sangatlah memudahkan masyarakat dalam memperoleh berbagai pelayanan keimigrasian, khususnya permohonan pembuatan paspor,” tambahnya. Mayoritas permohonan paspor dari Kabupaten Ngawi adalah untuk keperluan ibadah umroh dan haji.
MPP: Pengintegrasian Layanan di Satu Tempat
Dalam sambutannya, Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas menekankan bahwa hal utama dari pendirian MPP adalah pengintegrasian layanan, bukan hanya fisik gedung yang megah.
“Kami berharap MPP Kabupaten Ngawi nantinya dapat secara bertahap menyiapkan transformasi menuju MPP Digital. Hal ini penting untuk disiapkan agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan pemerintah,” kata dia.
Menteri Anas juga mengapresiasi Pemkab Ngawi yang telah menyediakan bangunan yang proporsional untuk mengakses berbagai layanan di satu tempat. “Kementerian PANRB terus mendorong Pemkab Ngawi untuk terus bertransformasi lewat peningkatan tata kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE),” tambahnya.
Menpan menyampaikan bahwa saat ini Presiden Joko Widodo memberikan arahan untuk dapat menyediakan layanan publik secara daring. MPP pun kini bertransformasi menjadi MPP Digital. “Kami berharap MPP Kabupaten Ngawi nantinya dapat secara bertahap menyiapkan transformasi menuju MPP Digital. Hal ini penting untuk disiapkan agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan pemerintah,” kata dia.
Baca Juga: Transformasi Pelayanan Hukum di Ponorogo: PTSP yang Efisien dan Transparan
MPP Kabupaten Ngawi merupakan MPP ke-30 di Provinsi Jawa Timur dan merupakan MPP ke-207 di tingkat nasional. Bupati Ngawi, Ony Anwar Harsono, menjelaskan bahwa MPP Kabupaten Ngawi sudah melakukan "soft launching" dan mulai beroperasi pada 11 Desember 2023.
Pada awalnya MPP ini baru menyediakan 60 jenis layanan dari 20 instansi. “Kami berkomitmen untuk menambah layanan dan dengan kolaborasi dari berbagai instansi, saat ini masyarakat di Ngawi bisa mengakses 152 layanan dari 39 instansi pemerintah,” kata Bupati Ony.
Selain memberikan pelayanan yang beragam, MPP Kabupaten Ngawi juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti ruang laktasi, pojok baca digital, pojok bermain anak, ruang pengaduan, akses yang baik bagi penyandang disabilitas, dan sebagainya. Pada gedung MPP ini juga tersedia co-working space yang dapat dimanfaatkan masyarakat, kafe, serta sentra UMKM Ngawi.
Baca Juga: Kisah Inspiratif Lima Pekerja Migran Indonesia yang Diganjar Penghargaan di Taiwan
Dengan adanya layanan keimigrasian di MPP Kabupaten Ngawi, diharapkan masyarakat dapat lebih mudah dan cepat dalam mengurus berbagai keperluan administrasi, terutama paspor. Transformasi menuju MPP Digital juga diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Ngawi. ***
