Network
Songgolangit.com – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) Jawa Timur telah menghadirkan layanan keimigrasian di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Ngawi. Peresmian MPP ini dilakukan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas pada Kamis (27/6).
Kadiv Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Jatim, Herdaus, menyatakan bahwa Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Madiun akan bertanggung jawab atas layanan keimigrasian di MPP Ngawi. "Rencananya layanan akan dilaksanakan setiap hari Kamis dengan 30 kuota permohonan. Rinciannya 20 M-paspor dan 10 Walk In/Ramah HAM," ujar Herdaus dalam kegiatan peresmian tersebut.
Menurut Herdaus, layanan keimigrasian di MPP Ngawi sangat dibutuhkan masyarakat mengingat jarak perjalanan dari Kabupaten Ngawi ke Kantor Imigrasi Madiun yang memakan waktu sekitar satu jam.
“Kehadiran keimigrasian di MPP Kabupaten Ngawi ini sangatlah memudahkan masyarakat dalam memperoleh berbagai pelayanan keimigrasian, khususnya permohonan pembuatan paspor,” tambahnya. Mayoritas permohonan paspor dari Kabupaten Ngawi adalah untuk keperluan ibadah umroh dan haji.
MPP: Pengintegrasian Layanan di Satu Tempat
Dalam sambutannya, Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas menekankan bahwa hal utama dari pendirian MPP adalah pengintegrasian layanan, bukan hanya fisik gedung yang megah.
“Kami berharap MPP Kabupaten Ngawi nantinya dapat secara bertahap menyiapkan transformasi menuju MPP Digital. Hal ini penting untuk disiapkan agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan pemerintah,” kata dia.
Menteri Anas juga mengapresiasi Pemkab Ngawi yang telah menyediakan bangunan yang proporsional untuk mengakses berbagai layanan di satu tempat. “Kementerian PANRB terus mendorong Pemkab Ngawi untuk terus bertransformasi lewat peningkatan tata kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE),” tambahnya.
Menpan menyampaikan bahwa saat ini Presiden Joko Widodo memberikan arahan untuk dapat menyediakan layanan publik secara daring. MPP pun kini bertransformasi menjadi MPP Digital. “Kami berharap MPP Kabupaten Ngawi nantinya dapat secara bertahap menyiapkan transformasi menuju MPP Digital. Hal ini penting untuk disiapkan agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan pemerintah,” kata dia.
