Network
Songgolangit.com – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Timur telah mengidentifikasi adanya potensi kerawanan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024, termasuk di Kota Madiun. Netralitas aparatur sipil negara (ASN) menjadi sorotan utama dalam temuan ini, menurut anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Eka Rahmawati.
Dalam sosialisasi pengawasan partisipatif yang diadakan di Hotel Aston Madiun pada Jum'at, 14 Juni 2024, Eka Rahmawati menyampaikan bahwa tingkat kerawanan di Kota Madiun berada pada kategori sedang.
"Kategori sedang bukan berarti bebas dari kerawanan, hal ini harus tetap menjadi fokus perhatian kita," ucap Eka Rahmawati. "Penting bagi kita untuk melakukan mitigasi agar pelaksanaan pemilihan tahun ini dapat berjalan lebih baik."
Eka Rahmawati menegaskan bahwa langkah-langkah mitigasi harus didasarkan pada analisis mendalam terhadap berbagai dimensi kerawanan, termasuk kontestasi dan netralitas ASN. "Kami merancang strategi pencegahan yang berbasis pada data khusus untuk setiap sub-dimensi kerawanan yang ada," imbuhnya.
Baca Juga: Cara Madiun Berantas Parkir Liar: Upaya Pemberantasan Pungli dan Optimalisasi PAD
Dalam upaya pengawasan partisipatif, Bawaslu Kota Madiun dihimbau untuk melibatkan perguruan pencak silat. "Kami berharap kearifan lokal seperti pencak silat dapat berkontribusi dalam menjaga integritas Pilkada di Kota Madiun," tegas Eka Rahmawati.
Sementara itu, Bawaslu Kota Madiun berkomitmen untuk mengurangi potensi kerawanan menjelang Pilkada serentak 2024. Mohda Alfian, koordinator divisi humas, hukum, pencegahan, dan partisipasi masyarakat Bawaslu Kota Madiun, menyatakan pada Minggu, 15 Juni 2024, bahwa indeks kerawanan pemilihan di Kota Madiun masih berada pada kategori sedang.
"Kami berambisi untuk menurunkan tingkat kerawanan, bukan malah meningkat, agar Pilkada dapat berlangsung dengan aman dan lancar," ujar Mohda Alfian.
Baca Juga: Lapas Madiun Wisuda Sarjana Teologi, Pendidikan di Balik Terali Berbuah Manis
Pihak Bawaslu Kota Madiun tengah melakukan pengumpulan data-data kerawanan, baik yang bersumber dari internal Bawaslu maupun dari media massa, kepolisian, dan TNI. Mohda Alfian juga mengungkapkan bahwa badan adhoc telah diinstruksikan untuk melakukan pengawasan dan pencegahan di setiap tahapan Pilkada, termasuk proses perekrutan petugas pemutakhiran data pemilih (pantarlih) oleh KPU.
