Network
Songgolangit.com - Tindak pidana pungutan liar (pungli) yang mengotori program Pendaftaran Tanah Sertifikasi Lengkap (PTSL) tahun anggaran 2023 di Kabupaten Ponorogo semakin terang benderang.
Kejaksaan Negeri (Kejari) Ponorogo menetapkan seorang oknum kepala desa dengan inisial SRO sebagai tersangka baru dalam kasus yang telah merugikan masyarakat Desa Sawoo, Kecamatan Sawoo.
"Ini tersangka baru, sehingga jumlah tersangka kasus PTSL di Desa Sawoo menjadi berjumlah tiga orang," ungkap Kasi Intel Kejari Ponorogo, Agung Riyadi, saat diwawancarai.
Penetapan status tersangka terhadap SRO merupakan pengembangan dari kasus sebelumnya yang telah menjerat dua oknum perangkat desa, SJD dan SYT.
Baca Juga: Sidang Kasus Korupsi Surat Tanah di Sawoo Masuki Agenda Pembacaan Eksepsi dari Terdakwa
Keduanya telah terlebih dahulu ditetapkan sebagai tersangka dan dalam persidangan, kedua oknum tersebut "bernyanyi" menyebutkan peran SRO dalam pusaran pungli PTSL.
"Keterangan dari dua tersangka (terdakwa) lainnya yakni SJD dan SYT menguatkan atas keikutsertaan tersangka SRO dalam kasus pungli," terang Agung.
Kepala Desa di Ponorogo Terseret Kasus Pungli PTSL
Proses hukum yang berjalan terhadap SRO diambil setelah tim jaksa pidana khusus mengadakan rapat dan menemukan bukti yang cukup.
"SRO ditetapkan sebagai tersangka setelah kita rapat dengan tim, selain itu SRO juga sudah mengantongi dua alat bukti," ujar Agung menjelaskan prosedur yang diambil.
Meski statusnya telah ditingkatkan menjadi tersangka, upaya penahanan terhadap SRO belum dilakukan oleh pihak kejaksaan. Alasan yang diberikan adalah perlunya melengkapi berkas-berkas perkara. Sebelumnya, SRO masih dianggap sebagai saksi dalam kasus yang sama.
Baca Juga: Operasi Bersih-Bersih Pungli PTSL Sawoo, Tersangka Diboyong ke Surabaya!
"Belum ditahan, masih kami panggil dan akan kami beritahu status saksi menjadi tersangka dan membacakan hak-hak nya," imbuh Agung.
Kejaksaan Negeri Ponorogo tidak menampik kemungkinan adanya penambahan tersangka baru seiring dengan berlanjutnya proses penyidikan.
Apalagi, dengan sudah adanya tiga oknum perangkat desa yang terlibat, penyidikan masih terus berlangsung untuk mengungkap kemungkinan keterlibatan pihak lain.
"Tidak menutup kemungkinan ada tersangka baru, saat ini kita juga masih melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi lain," pungkas Agung.
Kasus pungli PTSL ini menjadi sorotan publik mengingat program tersebut seharusnya membantu masyarakat mendapatkan kepastian hukum atas tanah yang mereka miliki. Namun, praktik korupsi yang terjadi justru menambah beban dan mengurangi kepercayaan publik terhadap program pemerintah. ***
