Kebijakan satu arah diharapkan dapat memperlancar lalu lintas dan mendorong pemerataan ekonomi. Namun, pada kenyataannya, banyak masyarakat yang merasa terbebani dengan kebijakan baru ini. Kegiatan sehari-hari menjadi lebih rumit, biaya transportasi meningkat, dan para pedagang mengeluhkan penurunan omzet.
DPRD Ponorogo berencana untuk segera memanggil dinas terkait untuk membahas pelaksanaan kebijakan satu arah ini. "Kami ingin memastikan bahwa kebijakan ini benar-benar memberikan manfaat bagi kemajuan Ponorogo dan kesejahteraan masyarakatnya," tutup Sunarto.
Kebijakan satu arah di Ponorogo ini adalah contoh dari bagaimana sebuah kebijakan dapat memiliki dampak yang beragam bagi berbagai pihak. Penting bagi pemerintah daerah untuk melakukan kajian yang mendalam dan melibatkan masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan yang berpotensi mempengaruhi kehidupan sehari-hari mereka.***