Network
Songgolangit.com - Kebijakan uji coba satu arah telah diberlakukan pada 14 Februari 2024 lalu. Beberapa jalan protokol di kota ini, seperti Jalan Sultan Agung, Jalan Gajah Mada, Jalan Ahmad Dahlan, dan Jalan HOS. Cokroaminoto, kini diberlakukan sistem satu arah.
Kebijakan ini, yang bertujuan untuk memperlancar arus lalu lintas dan mendukung kemajuan Ponorogo, telah menimbulkan berbagai reaksi dari masyarakat.
Masyarakat Ponorogo yang terbiasa dengan kemudahan akses dua arah kini harus menyesuaikan diri dengan kebijakan satu arah ini. Tak sedikit yang mengeluhkan keharusan untuk memutar jauh hanya untuk mencapai tujuan yang sebelumnya dapat diakses secara langsung.
Keluhan tersebut tidak hanya datang dari pengguna jalan biasa, tetapi juga dari pelaku usaha yang merasa omzet mereka terpengaruh karena perubahan arus lalu lintas.
Baca Juga: Petisi Online Anti-One Way Ponorogo Mengemuka, Aspirasi Warga Tolak Kebijakan Satu Arah
Sunarto, Ketua DPRD Ponorogo, menegaskan bahwa banyak masyarakat yang menyampaikan keluh kesah mereka.
"Sejak diberlakukannya sistem one way, kami banyak menerima keluhan dari masyarakat. Mulai dari kebingungan menentukan arah, kecelakaan karena ada yang melawan arus, hingga kesulitan menyebrang jalan," ujar Sunarto Jumat (23/2/2024).
Dia juga mempertanyakan dasar kajian akademis yang menjadi pijakan pemerintah daerah dalam menerapkan kebijakan ini.
Lebih lanjut, Sunarto mengkritik tujuan dari pemberlakuan sistem satu arah ini. "Pemerintah daerah mengatakan bahwa ini demi kemajuan Ponorogo, namun apakah benar dampak positifnya sudah terlihat? Atau justru menimbulkan masalah baru bagi masyarakat?" tanya Sunarto dengan nada kritis.
Baca Juga: Kemacetan dan Keriuhan Mendadak di Jl. Argopuro, Uji Coba Jalan Satu Arah Jadi Biang Kerok!
Kebijakan satu arah diharapkan dapat memperlancar lalu lintas dan mendorong pemerataan ekonomi. Namun, pada kenyataannya, banyak masyarakat yang merasa terbebani dengan kebijakan baru ini. Kegiatan sehari-hari menjadi lebih rumit, biaya transportasi meningkat, dan para pedagang mengeluhkan penurunan omzet.
DPRD Ponorogo berencana untuk segera memanggil dinas terkait untuk membahas pelaksanaan kebijakan satu arah ini. "Kami ingin memastikan bahwa kebijakan ini benar-benar memberikan manfaat bagi kemajuan Ponorogo dan kesejahteraan masyarakatnya," tutup Sunarto.
Kebijakan satu arah di Ponorogo ini adalah contoh dari bagaimana sebuah kebijakan dapat memiliki dampak yang beragam bagi berbagai pihak. Penting bagi pemerintah daerah untuk melakukan kajian yang mendalam dan melibatkan masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan yang berpotensi mempengaruhi kehidupan sehari-hari mereka.***
