Network
Songgolangit.com – Kebijakan terbaru yang diterapkan oleh Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko, berupa sistem lalu lintas satu arah di beberapa ruas jalan kabupaten, memicu kontroversi yang mengakar dalam kehidupan masyarakat.
Kebijakan yang tertuang dalam Keputusan No. 100.3.3.2/ARH/523/405.20/2024 ini, sejatinya ditujukan untuk mengoptimalkan arus kendaraan dan menjadikan Ponorogo sebagai destinasi wisata yang lebih teratur. Namun, kenyataan yang terjadi di lapangan menunjukkan adanya disonansi antara harapan dan realita.
Sejumlah elemen masyarakat, yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Tolak One Way, termasuk pengemudi ojek online, mahasiswa, dan pelaku usaha, telah menyatakan ketidakpuasan mereka, Rabu (24/04).
Mereka menilai bahwa kebijakan satu arah telah menimbulkan ketidaknyamanan, serta meningkatkan angka kecelakaan yang signifikan, seolah menjadi saksi bisu atas kekurangan dalam studi kelayakan yang mesti dipertanyakan.
Baca Juga: Kebijakan Satu Arah Dicabut? Simak Pengumuman Mendadak Bupati Ponorogo
Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Ponorogo, sebagai salah satu suara kritis, menunjukkan ketegasan mereka melalui aksi demonstrasi yang dilaksanakan pada 25 April di depan Kantor Bupati dan DPRD Ponorogo.
Heru Saputro, Ketua HMI Ponorogo, dalam wawancaranya menyatakan, "Kami berharap Bupati Ponorogo untuk segera mencabut keputusan mengenai jalan satu arah yang selama uji coba telah menghasilkan banyak permasalahan."
Sehari sebelumnya, Sekretaris Daerah Ponorogo, Agus Pramono, menyambut pendemo dengan sikap terbuka. "Pemerintah daerah mengapresiasi kritik dari masyarakat dan siap memenuhi tuntutan tersebut atas perintah Bupati," ujar Agus Pramono.
Namun, ia menambahkan bahwa pemerintah membutuhkan waktu untuk mempersiapkan sarana dan prasarana yang memadai guna menghindari permasalahan serupa di masa yang akan datang.
Baca Juga: Eksperimen Jalan Satu Arah FLLAJ di Ponorogo Berakhir, Arah Jalan Kembali Semula pada 28 April 2024
