Network
"Sejak dua tahun lalu, pasca-COVID-19, perusahaan aplikasi dan kurir telah memberikan insentif dan kemudahan bagi para pekerja ojol dan kurir. Meski berupa insentif, bukan gaji bulanan, hal ini menunjukkan adanya upaya untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja," tutur Indah.
Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Estelita Runtuwene, menekankan pentingnya peraturan yang memastikan seluruh pekerja mendapatkan THR Keagamaan Tahun 2024. Komisi IX menggelar rapat kerja dengan agenda evaluasi perlindungan jaminan sosial bagi pekerja, terutama Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) 2023, dan strategi sinergitas dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk tahun 2024.
"Kami mendorong Kemenaker untuk melakukan kajian dan sinergi terhadap implementasi Inpres Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, terutama bagi pekerja rentan," ungkap Felly.
Dengan adanya regulasi baru ini, diharapkan pekerja kemitraan seperti pengemudi ojol dapat merasakan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan sosial yang lebih baik. Kementerian Ketenagakerjaan berkomitmen untuk terus melindungi hak-hak pekerja di seluruh sektor, termasuk mereka yang bekerja dalam hubungan kemitraan. ***
