Network
Baca Juga: Perum Bulog Tingkatkan HPP Gabah demi Stabilisasi Produksi Beras Nasional
Konsep harga dasar dan harga tertinggi ini diharapkan dapat memberikan kepastian bagi petani, sehingga pada saat panen raya, Bulog dan perusahaan swasta tidak dapat membeli gabah petani dengan harga di bawah standar yang telah disepakati, sehingga petani tidak mengalami kerugian.
Menurut Subuh Prabowo, setelah penetapan HPP GKP 2023, Pemerintah melalui Bapanas telah menunjukkan komitmen untuk melakukan penyesuaian HPP gabah secara berkala.
“Sangat menyambut baik itikad Bapanas. Sudah bertahun-tahun Pemerintah tidak menyesuaian HPP gabah, alhamdulillah pecah telur sejak 2023 dan akan dilakukan penyesuaian setiap tahunnya. Kami dan petani menyambut baik hal ini,” ungkapnya.
Baca Juga: Tarif Sewa Mesin Panen Padi Melambung, Bagaimana Nasib Petani?
HKTI berpendapat bahwa HPP harus menjamin keuntungan petani sebesar 30 persen ditambah dengan 10 persen jaminan risiko dari biaya pokok produksi per kilogram gabah. Survei yang dilakukan oleh HKTI terhadap biaya pokok produksi ditambah dengan keuntungan dan jaminan risiko menjadi dasar usulan peningkatan HPP menjadi Rp6.757 per kg untuk tahun 2024.
“HPP ini jadi insentif dan ikhtiar untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Petani harus dijamin untung sehingga petani semakin bergairah untuk menanam padi. Muaranya petani sejahtera dan ketersediaan pangan meningkat,” terang Prabowo.
Dengan kebijakan HPP baru yang diharapkan, HKTI menginginkan agar Bulog lebih proaktif dalam menyerap dan membeli gabah petani, sehingga Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dapat dipenuhi dari hasil panen petani.
“Bulog harus segera penuhi gudang-gudangnya dengan menyerap gabah petani. Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dipenuhi dari gabah petani,” tegas Subuh Prabowo.
Baca Juga: Pompanisasi Pertanian dan Dukungan Listrik Jadi Pendukung Peningkatan Produksi Panen
