Network
Songgolangit.com - Polemik pemberlakuan sistem satu arah atau one way di beberapa ruas jalan di Ponorogo telah menarik perhatian dari berbagai kalangan, termasuk DPRD setempat.
Kebijakan ini, yang dimaksudkan untuk mengurangi kemacetan dan meningkatkan kelancaran lalu lintas, dianggap tidak sepenuhnya membuahkan hasil yang diharapkan.
Dalam sebuah rapat dengar pendapat yang digelar pada Senin (26/2/2024), berbagai pihak terkait, termasuk DPRD, Dinas Perhubungan, dan perwakilan warga, berkumpul untuk mendiskusikan masalah ini.
Baca Juga: Ponorogo Terapkan Jalan Satu Arah Mulai Hari Ini, Efeknya Luar Biasa! Ini Peta Resminya
Ketua DPRD Ponorogo, Sunarto, menekankan pentingnya melakukan kajian akademik yang independen dan objektif sebelum menerapkan kebijakan one way ini.
Menurutnya, kebijakan seperti ini seharusnya tidak hanya didasarkan pada keinginan semata, melainkan harus didukung oleh data dan analisis yang solid. "Ini kebijakan yang dipaksakan," ujar Sunarto, "Pengambilan kebijakan seharusnya diiringi dengan kajian akademik bukan karena rasa atau keinginan."
Penerapan sistem satu arah ini juga dikritik karena dampaknya terhadap pedagang lokal. Banyak dari mereka mengeluhkan penurunan omset sejak kebijakan ini diberlakukan.
"Jalannya memang jadi lebih lebar, tapi pendapatan kami justru menurun," keluh Rina, salah satu pedagang di Jalan Sultan Agung.
Baca Juga: Pedagang Resah, Pendapatan Turun Drastis Akibat Uji Coba Satu Arah di Ponorogo!
Wahyudi, Kepala Dinas Perhubungan Ponorogo, menyatakan bahwa pihaknya akan melakukan kajian dan evaluasi terhadap uji coba one way ini, mencakup berbagai aspek seperti penumpukan kendaraan, laju kendaraan, kesulitan menyeberang, dan kecelakaan.
Hasil dari evaluasi ini diharapkan dapat menjadi dasar untuk menentukan apakah kebijakan ini akan dilanjutkan atau tidak.
Meskipun belum ada keputusan final mengenai kelanjutan kebijakan one way dalam forum ini, Sunarto menegaskan bahwa DPRD telah melakukan tugasnya sebagai lembaga pengawasan. Semua keputusan selanjutnya akan berada di tangan Bupati Ponorogo.
Kebijakan one way ini merupakan contoh dari bagaimana sebuah kebijakan publik perlu didukung oleh kajian yang mendalam dan partisipasi aktif dari semua pihak yang terkena dampak. Harapannya, dengan pendekatan yang lebih inklusif dan berbasis data, solusi yang dihasilkan akan dapat mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan semua pihak. ***
