Network
Songgolangit.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengemukakan bahwa konflik berkepanjangan antara Iran dan Israel serta pembengkakan subsidi bahan bakar minyak (BBM) dapat dikendalikan dengan merevisi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014.
Peraturan ini mengatur pembatasan pembelian BBM subsidi, terutama jenis Pertalite yang telah menjadi tulang punggung konsumsi energi bagi masyarakat Indonesia.
Revisi atas peraturan presiden tersebut telah diusulkan sejak pertengahan tahun 2022. Langkah ini dianggap krusial dalam menahan konsumsi BBM subsidi agar tidak melebihi kuota yang telah ditentukan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Arifin menegaskan urgensi revisi ini dalam menghadapi potensi eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah yang dapat mempengaruhi stabilitas harga minyak global.
Baca Juga: Waspada! Pembatasan LPG dan Pertalite Segera Berlaku, Ini Rencana Pemerintah
"Kalau perangnya (Iran-Israel) nggak jadi, kita lihat bertenggernya harga minyak di angka berapa," ucap Arifin kepada LKBN Antara, mengindikasikan bahwa kebijakan pemerintah dapat berubah sejalan dengan dinamika geopolitik yang mempengaruhi pasar energi.
Dalam konteks yang lebih luas, pemerintah berupaya menstabilkan harga BBM hingga Juni 2024. Hal ini dilakukan untuk meringankan beban masyarakat yang masih dalam fase pemulihan ekonomi pasca pandemi.
"Kan kami sudah bilang sampai Juni 2024 (ditahan), pertimbangannya kan kita baru recovery, masyarakat ini jangan sampai kena beban tambahan, itu aja," jelas Arifin.
Di sisi lain, PT Pertamina (Tbk) melalui Direktur Utama Nicke Widyawati telah mengumumkan rencana penggantian Pertalite dengan BBM yang lebih ramah lingkungan.
